ENERGIKITA.COM — Kementerian ESDM membuka Penawaran Lelang Wilayah Kerja Migas Tahap II 2026 dengan delapan WK baru plus sejumlah WK yang belum laku di lelang sebelumnya. Lelang ini menjadi upaya pemerintah memperluas eksplorasi demi menopang kebutuhan energi nasional ke depan.
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menawarkan delapan wilayah kerja baru dalam lelang Tahap II 2026. Selain itu, sejumlah WK yang belum mendapatkan pemenang pada proses lelang sebelumnya ikut ditawarkan kembali.
Langkah ini ditempuh untuk memperluas kegiatan eksplorasi sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya migas nasional. Pemerintah juga menyempurnakan sejumlah kebijakan agar iklim investasi hulu migas lebih kompetitif dan memberi kepastian bagi kontraktor.
Rincian Delapan Wilayah Kerja Baru
Delapan WK baru yang dilelang mencakup Jago (8.487,61 km2), Mahesa (9.145,66 km2), Rafflesia (9.027,74 km2), Belibis (4.860,47 km2), Talu (4.676,26 km2), Manta (8.498,81 km2), Palu (7.912,78 km2), dan Leti Selatan (11.226,09 km2).
Hampir semua WK menawarkan skema Cost Recovery, kecuali Talu dan Leti Selatan yang membuka opsi Cost Recovery atau Gross Split. Komitmen pasti tiga tahun pertama didominasi kegiatan survei seismik 2D dan 3D, sementara Belibis mewajibkan pengeboran satu sumur eksplorasi.
Bonus tanda tangan minimum untuk delapan WK baru dipatok US$ 200.000. Tujuh WK dilelang melalui mekanisme penawaran langsung, sedangkan Leti Selatan masuk jalur reguler.
WK Available yang Ditawarkan Kembali
Tiga wilayah kerja yang belum laku di lelang sebelumnya kembali dibuka: Rombebai (7.367,48 km2) di daratan dan lepas pantai Papua, Maratua II (4.350,36 km2) di Kalimantan Utara, serta Jayapura (7.299,41 km2) di Papua.
Rombebai menyimpan perkiraan sumber daya hingga 14,75 TCF, sementara Jayapura mencapai 19,4 TCF. Maratua II diperkirakan memiliki 3.279 MMBO. Bonus tanda tangan minimum untuk ketiga WK ini bervariasi, mulai US$ 200.000 hingga US$ 300.000.
Insentif dan Kemudahan bagi Kontraktor
Pemerintah menawarkan sejumlah kemudahan untuk menarik minat investor. Kontraktor bisa mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar, 10% First Tranche Petroleum (FTP), serta penetapan Signature Bonus minimum berdasarkan tingkat risiko.
Fleksibilitas pemilihan skema kontrak juga diberikan, baik Cost Recovery maupun Gross Split. Pemerintah turut menetapkan 100% harga Domestic Market Obligation (DMO) dan menghapus kewajiban relinquishment pada tiga tahun pertama masa komitmen.
Akses data diperluas melalui keanggotaan Migas Data Repository. Kontraktor juga dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai ketentuan dan mengajukan insentif bila menghadapi kendala keekonomian dalam pengembangan WK.
Rangkaian kebijakan ini diarahkan agar kontraktor punya ruang lebih fleksibel mengoptimalkan pengembangan wilayah kerja. Pemerintah berharap percepatan eksplorasi dan penemuan sumber daya baru bisa terealisasi dari lelang kali ini.
