JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, melaksanakan agenda peninjauan lapangan guna memastikan kesiapan operasional infrastruktur Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, pada hari Jumat (18/9/2026).
Kegiatan peninjauan yang berpusat di area Metering Regulating Station (MRS) Jargas tersebut turut dirangkai dengan sesi dialog interaktif bersama warga calon penerima manfaat. Dalam kunjungan kerjanya, Kepala Staf Kepresidenan didampingi oleh Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Herry Murahmanta.
“Pada hari ini saya memastikan untuk hadir dalam rangka kesiapan pengoperasian Jargas atau jaringan gas bumi rumah tangga yang dibangun melalui APBN di Kabupaten Gresik,” kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman.
“Dalam proses Jargas ini, operasi bisa dilaksanakan melalui rangkaian rapat koordinasi debottlenecking oleh KSP untuk pelepasan hambatan-hambatan atau proses percepatan yang selama ini tidak berjalan atau terhambat,” ujarnya.
Langkah taktis penyelesaian hambatan birokrasi tersebut digencarkan guna menjamin pencapaian target pembangunan 119.379 sambungan rumah (SR) yang tersebar di 15 kabupaten dan kota sepanjang periode 2025–2026, di mana progres fisik pengerjaan di Gresik sendiri kini telah mencatatkan angka 95,4 persen atau melampaui target awal sekitar 4,6 persen.
“Kendala perizinan selama ini yang menahan pengoperasian sudah terselesaikan. Persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL juga telah terbit untuk kedua kabupaten, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik telah dikeluarkan, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai juga telah ditandatangani,” kata Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman.
Keberhasilan merampungkan berbagai kendala perizinan tersebut tidak lepas dari koordinasi responsif yang ditunjukkan oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk Bupati Gresik serta Gubernur Jawa Timur.
Proyek strategis pembangunan jargas perkotaan ini merupakan bagian integral dari pencapaian target ambisius nasional menuju 1 juta sambungan rumah. Kabupaten Gresik sendiri memperoleh alokasi sebanyak 7.363 sambungan rumah, sementara Kabupaten Sidoarjo mendapatkan jatah 7.223 sambungan rumah, sehingga akumulasi total dari kedua wilayah tersebut mencapai 14.586 sambungan rumah.
“Kunjungan kali ini adalah tugas saya mengawal program prioritas nasional sesuai arahan Bapak Presiden, khususnya mengawal swasembada energi dan pengurangan ketergantungan pada impor LPG. Program ini sejalan dengan Program Kerja Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, dan pembangunan jaringan gas perkotaan berstatus Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, pihak Kantor Staf Presiden menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta pemerintah daerah kabupaten atas sinergi dalam mempercepat proses perizinan. Penghargaan khusus juga dialamatkan kepada Kementerian ESDM, utamanya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, selaku instansi perencana dan eksekutor program.
Selepas tuntasnya seluruh urusan perizinan, fokus utama diarahkan pada percepatan operasional. KSP mendesak Kementerian ESDM untuk segera menetapkan badan usaha pengelola sekaligus menerbitkan izin usaha niaga gas bumi, SKK Migas untuk memastikan kepastian titik serah dan alokasi pasokan gas, serta BPH Migas agar menetapkan tarif harga gas rumah tangga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan tabung LPG bersubsidi 3 kilogram.
“Pembangunan jaringan gas akan terus berlanjut menuju sasaran 1 juta sambungan rumah. Karena itu, dukungan setiap kementerian dan lembaga tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel. Tujuannya untuk mengurangi impor LPG,” tegas Jenderal (Purn) Dudung.
Berdasarkan data, sekitar 80 persen kebutuhan komoditas LPG nasional masih bertumpu pada pasokan impor. Kehadiran 14.586 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo diproyeksikan mampu memangkas konsumsi tabung LPG 3 kilogram hingga mencapai kisaran 36,6 ribu tabung per bulannya.
Menanggapi pertanyaan terkait dampak ekonomi kerakyatan, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa pemanfaatan jaringan pipa gas ini akan memangkas pengeluaran rumah tangga dan pelaku usaha mikro.
“Otomatis kalau misalnya gas itu dengan harga yang tadi saya sebutkan Rp70.000, terutama bagi perekonomian, UMKM, yang kemudian akhirnya cuma Rp20.000, ini akan sangat membantu, artinya meringankan beban masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya lagi akan dikembangkan semakin banyak Jargas,” ujarnya.
Di samping keunggulan harga yang jauh lebih ekonomis, penggunaan jaringan pipa gas ini memberikan rasa aman dan kemudahan bagi warga manakala membutuhkan pasokan bahan bakar sewaktu-waktu pada malam hari tanpa harus khawatir kehabisan stok akibat toko tutup.
Terkait tenggat waktu penyelesaian program nasional 1 juta sambungan rumah, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan target penyelesaiannya pada tahun 2028. Kantor Staf Presiden berkomitmen untuk terus mengawal lintas kementerian hingga seluruh tahapan tuntas beroperasi.
“Dukungan setiap kementerian dan lembaga terkait tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel, sehingga impor LPG berkurang dan akses masyarakat terhadap energi semakin mudah,” pungkasnya.
