ENERGIKITA.COM — Anggota Komisi XII DPR RI Rochmad Ardiyan meminta pemerintah berhati-hati mengatur RKAB batu bara agar pasokan ke PLTU tidak terganggu. Kekhawatiran itu muncul dalam Raker bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Rabu (16/9). Bahlil memastikan pasokan batu bara untuk PLN saat ini tidak bermasalah.
Anggota Komisi XII DPR RI Rochmad Ardiyan menyoroti pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara. Ia menilai kebijakan itu perlu perhatian serius pemerintah.
Rochmad mengingatkan, jangan sampai pengaturan RKAB berdampak pada pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero). Menurutnya, risiko pemadaman listrik harus diantisipasi sejak awal.
"Ada kekhawatiran jangan sampai terjadi pemadaman listrik. Hati-hati mengenai RKAB batu bara. Saya kira perlu dukungan dari Pak Menteri mengenai RKAB batu bara supaya kembali normal," ujar Rochmad dalam Raker Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM, Rabu (16/9).
Bahlil Pastikan Pasokan ke PLN Aman
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, tidak ada persoalan RKAB batu bara yang berkaitan dengan pasokan PLN saat ini.
"Menyangkut dengan RKAB, kalau RKAB batu bara tidak ada isu lagi menyangkut dengan PLN," kata Bahlil dalam forum yang sama.
Pemerintah, lanjut Bahlil, sudah mengambil langkah agar pengadaan batu bara untuk PLN berjalan lancar. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM kini merangkap sebagai VP Pengadaan Batu Bara PLN.
"Sekarang Dirjen Minerba sudah merangkap VP pengadaan batu bara karena kerjaan batu bara untuk PLN sekarang dikerjakan oleh Dirjen (Minerba)," ujarnya.
Pemadaman di Kalimantan dan Sulawesi Bukan karena RKAB
Bahlil menolak anggapan bahwa gangguan listrik selalu disebabkan kebijakan RKAB batu bara. Ia mencontohkan kondisi kelistrikan di Kalimantan dan Sulawesi.
Menurutnya, pemadaman di dua wilayah itu berkaitan dengan turunnya kemampuan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) akibat debit air yang rendah. Fenomena El Nino disebut membuat ketersediaan air menipis.
"Hampir tiap hari supaya kalau lampu mati, alasan RKAB. Ini kita fair-fair saja. Apa urusannya lampu mati di Kalimantan dan Sulawesi itu enggak ada urusan dengan RKAB, karena memang di sana adalah PLTA," jelasnya.
Dari kapasitas sekitar 400 megawatt (MW), Bahlil menyebut daya yang bisa beroperasi hanya sekitar 200-250 MW. "El Nino kemudian airnya rendah, kemudian kontribusi dari 400 MW tinggal aktif 200-250 MW. Jadi kekurangan di sana," katanya.
Antisipasi PLN Jadi Catatan
Meski membantah kaitan RKAB dengan pemadaman, Bahlil mengakui PLN perlu memperkuat langkah antisipasi. Pengelolaan sistem kelistrikan, katanya, harus dilakukan bersama-sama.
"Memang ini kesalahan kita juga, antisipasi dari PLN-nya harus dilakukan secara bersama-sama," pungkas Bahlil.
Sorotan DPR menunjukkan isu RKAB batu bara masih sensitif bagi industri kelistrikan nasional. Pasokan batu bara ke PLTU tetap menjadi penentu utama keandalan listrik, terutama saat cuaca ekstrem menekan pembangkit berbasis air.
