JAKARTA - Perubahan strategi pengelolaan likuiditas perbankan mencuat setelah Bank Indonesia (BI) melakukan penyempurnaan terhadap Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Melalui desain baru tersebut, BI tidak hanya mempertahankan peran KLM sebagai instrumen pendorong kredit ke sektor prioritas, tetapi juga memperluas fungsinya untuk memperkuat pendalaman pasar uang domestik.
Dalam kebijakan terbaru, BI meningkatkan besaran maksimal insentif KLM dari sebelumnya 5,5 persen menjadi 6 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
Peningkatan tersebut dilakukan bersamaan dengan perubahan komposisi pemberian insentif, di mana BI menyediakan jalur baru melalui KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU).
Melalui KLM PPU, bank dapat memperoleh insentif maksimal 2 persen dari DPK apabila mampu menjaga rasio kepemilikan surat berharga pada tingkat optimal yang ditetapkan oleh BI.
Instrumen surat berharga yang masuk perhitungan mencakup surat berharga terbitan pemerintah serta BI, termasuk SRBI non-repo dalam rupiah terhadap total pendanaan perbankan.
Di sisi lain, BI tetap mempertahankan jalur insentif fungsi intermediasi, namun alokasi untuk financing channel disesuaikan menjadi maksimal 4 persen dari DPK dari sebelumnya 4,5 persen.
Dengan perubahan tersebut, total insentif KLM meningkat dan bank memiliki pilihan yang lebih beragam dalam mengoptimalkan manfaat kebijakan, baik via penyaluran kredit maupun pengelolaan portofolio surat berharga.
BI menjelaskan penguatan KLM bertujuan mendorong ekspansi, mengatasi segmentasi likuiditas, sekaligus mempercepat pendalaman pasar keuangan dengan tetap mendorong penyaluran kredit sektor prioritas.
Kebijakan ini berlaku mulai 1 September 2026 bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah melalui pemenuhan kewajiban giro wajib minimum (GWM) secara rata-rata.
Merespons kebijakan tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) memastikan strategi pengelolaan dana tetap diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan aset likuid.
Corporate Secretary BRI Dhanny menyatakan kehadiran KLM PPU memberikan fleksibilitas lebih besar dalam mengelola likuiditas via optimalisasi portofolio surat berharga, termasuk Surat Berharga Negara (SBN) dan instrumen BI.
"Namun demikian, strategi BRI tetap mengedepankan fungsi intermediasi, sehingga pengelolaan surat berharga akan diposisikan sebagai pelengkap untuk menjaga kecukupan likuiditas dan efisiensi pendanaan, bukan sebagai pengganti ekspansi kredit," ujar Dhanny kepada Bisnis, dikutip Senin (27/7/2026).
Dhanny memastikan BRI tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit yang sehat dengan pengelolaan aset likuid secara prudent melalui pendekatan asset-liability management yang disiplin.
"Pemanfaatan insentif KLM juga akan diarahkan untuk memperkuat pembiayaan pada sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus pemerintah dan Bank Indonesia, khususnya UMKM dan sektor-sektor yang mendukung inklusi dan ekonomi kerakyatan," sebutnya.
Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menilai penguatan kebijakan KLM menjadi langkah otoritas untuk mendorong penyaluran kredit sekaligus mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan.
Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengapresiasi bauran kebijakan otoritas yang diharapkan dapat mendukung fungsi intermediasi.
"Pada prinsipnya, kami mengapresiasi penguatan kebijakan otoritas terkait KLM maupun berbagai bauran kebijakan lainnya yang diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit dan mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan," ujar Hera kepada Bisnis.
Hera menegaskan BCA tetap berkomitmen menjajaki penyaluran kredit ke berbagai segmen dan sektor dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin.
"BCA juga senantiasa berkomitmen untuk menjajaki penyaluran kredit ke berbagai segmen dan sektor, sekaligus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko yang disiplin," sebutnya.
Dari sisi bank pembangunan daerah, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra menyampaikan bahwa perseroan akan menggelar simulasi rapat tim Asset Liability Committee (ALCO) untuk menyesuaikan strategi sumber pendanaan bank.
Langkah tersebut diperlukan agar Bank Nagari dapat mengoptimalkan insentif KLM sekaligus memastikan sumber pendanaan serta likuiditas tetap tersedia dengan biaya yang wajar.
"Kami akan intens membahas dan melakukan simulasi nantinya di rapat-rapat Tim Supporting ALCO maupun rapat Tim Inti ALCO, agar Bank Nagari dengan kondisi serta karakteristik sumber pendanaan dapat secara optimal mendukung kebijakan pemerintah dan BI," jelas Gusti kepada Bisnis.
Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai perubahan skema KLM bukan berarti BI mengalihkan fokus dari kredit ke investasi surat berharga.
Trioksa menilai penyempurnaan KLM justru memperluas strategi pengelolaan likuiditas melalui keseimbangan antara fungsi intermediasi dan pendalaman pasar uang.
"Bank dengan peluang kredit yang kuat tetap akan mengutamakan penyaluran kredit karena memberikan margin yang lebih tinggi, sedangkan bank yang menghadapi permintaan kredit lebih lemah atau ingin memperkuat likuiditas cenderung meningkatkan kepemilikan surat berharga untuk memperoleh insentif KLM," ujar Trioksa.
Chief Economist Bank Danamon Irman Faiz turut menilai penambahan KLM PPU merupakan perluasan bauran kebijakan (policy mix) untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter.
"Menurut saya, ini bukan perubahan arah strategi BI dalam mengelola likuiditas, melainkan perluasan policy mix agar transmisi kebijakan moneter menjadi lebih efektif," kata Irman kepada Bisnis.
Irman menambahkan, sebelumnya KLM berfokus pada penyaluran kredit sektor prioritas, tetapi skema baru ini turut mengurangi fragmentasi likuiditas antarbank.
"Sebelumnya KLM berfokus pada mendukung penyaluran kredit ke sektor prioritas. Sekarang BI menambahkan KLM Pendalaman Pasar Uang, sehingga instrumen ini juga diarahkan untuk mengurangi fragmentasi likuiditas antarbank dan memperdalam pasar keuangan domestik," sebutnya.
Irman menilai langkah ini konsisten dengan strategi BI yang lebih mengoptimalkan bauran kebijakan di tengah meningkatnya ketidakpastian global ketimbang bergantung pada instrumen suku bunga.
"Langkah ini konsisten dengan strategi BI saat ini yang lebih mengoptimalkan bauran kebijakan (policy mix) dibanding hanya mengandalkan kenaikan suku bunga," jelas Irman.
Ia memproyeksikan respons perbankan terhadap KLM PPU akan berlangsung secara bertahap seiring pertimbangan potensi biaya dan dinamika pasar.
"Karena itu, saya tidak melihat seluruh bank akan serta-merta mengurangi kepemilikan surat berharganya," ujar Irman.
Irman memperkirakan bank akan lebih mengoptimalkan pemanfaatan transaksi repo serta mengurangi konsentrasi kepemilikan surat berharga yang bersifat pasif.
"Respons perbankan akan berlangsung bertahap. Bank kemungkinan akan lebih mengoptimalkan pengelolaan likuiditas dan portofolionya, termasuk meningkatkan pemanfaatan transaksi repo dan mengurangi konsentrasi kepemilikan surat berharga yang pasif," katanya.
Irman menutup dengan pandangan bahwa keputusan ekspansi kredit perbankan akan tetap ditentukan oleh faktor fundamental seperti permintaan kredit, kualitas debitur, serta prospek ekonomi secara keseluruhan.