JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengutarakan bahwa tolok ukur efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semestinya menerapkan indikator yang teruji dan valid.
Dia menerangkan bahwa Indonesia sebetulnya sudah mempunyai instrumen khusus dalam menilai tingkat gizi publik, yakni Survei Kesehatan Indonesia (SKI) serta Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang kerap dijadikan rujukan pokok oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Oleh karena itu apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional, rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator yang berasal dari survei-survei tersebut, bukan menggunakan indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," katanya di Jakarta, Kamis.
Charles menekankan bahwasanya Program MBG tergolong amat strategis lantaran menyerap alokasi dana yang terbilang jumbo. Maka dari itu, tahap perencanaan, pengoperasian, sampai taraf penilaiannya wajib berpijak pada data serta indikator yang pas demi memastikan faedahnya terukur secara objektif.
Ia pun mempertanyakan paparan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan ada kisaran 112 juta jiwa masyarakat Indonesia masih menderita defisit gizi jika patokan tersebut bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
"Kemenkes perlu menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tersebut, karena Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan survei yang dirancang untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung," ucapnya.
Legislator dari fraksi PDIP itu menegaskan penyusunan kebijakan publik mesti berlandaskan indikator yang presisi, sebab jika dasar analisisnya keliru, maka solusi yang dihasilkan juga berisiko tidak tepat.
"Hal ini juga penting untuk memperjelas tujuan Program MBG. Jika tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi masyarakat, maka ukuran keberhasilannya harus menggunakan indikator status gizi yang valid, seperti penurunan stunting, wasting (balita dengan berat badan sangat rendah), underweight, anemia, maupun indikator lain yang diukur melalui SKI dan SSGI. Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," tuturnya.
Berdasarkan pandangannya, apabila pemerintah berniat melangsungkan agenda pemberian santapan untuk seluruh peserta didik di sekolah secara menyeluruh, hal itu mesti dituturkan secara transparan kepada khalayak bahwa fokus utamanya ialah membagikan makanan bagi seluruh anak, bukan sekadar membenahi kondisi gizi.
"Publik berhak mengetahui secara jelas apa sebenarnya tujuan Program MBG. Jangan sampai tujuan program terus bergeser mengikuti narasi yang berubah-ubah," tuturnya.
Proyek bernilai ratusan triliun rupiah tersebut, tambah Charles, mesti mengusung target yang tajam, indikator yang pas, serta mampu diuji secara ilmiah sekaligus objektif.
"Tanpa itu, akan sulit memastikan apakah uang negara benar-benar menghasilkan perbaikan gizi masyarakat atau sekadar memperluas cakupan pemberian makanan," kata Charles Honoris.