Terus Dorong Iklim Kondusif Bagi Industri Migas

0

Jakarta, Energikita-Pemerintah terus meningkatkan iklim kondusif bagi industri perminyakan dan gas nasional. Kemudahan akses data hingga kebijakan fiskal dipakai untuk memacu eksplorasi dan produksi sektor migas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mengatakan, pemerintah sudah membuka data kepada para pemangku kepentingan migas. Kontraktor bisa mengaksesnya secara gratis. Semua itu bagian dari upaya memacu efisiensi bisnis migas. “Terima kasih untuk semua stakeholders yang ikut membangun Indonesia karena sektor migas bukan hanya hulu migas tapi sampai ke hilirnya, jadi mesti kita bangun bersama supaya tetap ada.” ujarnya kala membuka Konvensi dan Pameran Indonesian Petroleum Association (IPA) ke-43 Tahun 2019 (IPA Convex 2019), Rabu (4/9/2019), di Jakarta.

Jonan menyebut IPA Convex, yang tahun ini mengusung tema “Driving Exploration and Optimizing Existing Production for Long Term Energy Security, sebagai pameran dan konvensi migas terbesar nasional. IPA Convex menjadi bagian dari upaya mendorong efisiensi industri migas. Sebab efisiensi amat penting di tengah fakta tidak ada yang membuat cadangan migas baru.

Data ESDM menunjukkan cadangan minyak nasional pada 2013 mencapai 7.549,8 miliar barel dan turun menjadi 7.375,2 miliar barel pada 2014. Tren penurunan berlanjut menjadi 7.305 miliar barel pada 2015 dan menjadi 7.251,1 miliar barel pada 2016. Di 2017, cadangan naik jadi 7.534,9 miliar barel. Sayangnya di 2018, cadangan turun lagi ke 7.512,22 miliar barel.

Sementara untuk migas, cadangan pada 2013 mencapai150,4 triliun kaki kubik (TcF) pada 2013. Di 2014 menjadi 149,1 TcF dan naik jadi 151,3 TcF di 2015. . Sayangnya sejak 2016, cadangan gas kembali turun yakni 144 TcF di 2016, 143 TcF 2017, dan 135,55 TcF di 2018.

Menarik

Industri migas nasional dinyatakan tetap menarik. Hal itu antara lain ditunjukkan pada komitmen kerja pasti 2,5 miliar dollar AS untuk eksplorasi.

Untuk mendukung itu, pemerintah membuat sejumlah kebijakan, termasuk di sektor fiskal. “Kami mencoba membuat industri ini kompetitif sebisa mungkin,” ujarnya.

Insentif bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk kembali menggeliatkan iklim eksplorasi migas tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019. Ada dua bentuknya, yakni tidak ada pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) terkait operasional eksplorasi serta pengurangan PBB atas kegiatan usaha hulu migas di tahap eksplorasi dan eksploitasi. (OVI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here