Izin Tambang PT Lautan Indonesia Persada Disinyalir Banyak Kejanggalan

0

[ad_1]

Ilustrasi
Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Warga Pulau Sebesi mendesak Pemprov Lampung mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Lautan Indonesia Persada (LIP). Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengkaji aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan PT LIP di perairan GAK.
PT Lautan Indonesia Persada (LIP) yang melakukan aktivitas penambangan pasir laut di perairan Gunung Anak Krakatau (GAK) di Lampung Selatan seperti yang tercantum dalam keterangan domisili perusahaan, disinyalir banyak terjadi kejanggalan.
Dalam surat keterangan domisili yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, disebutkan jika PT LIP hanya menempati ruko di Jalan Muara Karang Raya Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Tidak hanya itu, dalam surat keterangan domisili perusahaan milik Stefan Gunter Tjang ini, disebutkan hanya memiliki lima orang karyawan. Dengan fasilitas kantor yang minim itu, ternyata PT LIP bisa menjalankan bisnis besar seperti penambangan pasir laut. Hal inilah yang kemudian memancing pertanyaan, siapa sebenarnya dibalik PT LIP.
Aktifitas penambangan pasir laut di perairan GAK yang melibatkan PT LIP ini pun sudah menjadi atensi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP sedang mengkaji aktifitas penambangan tersebut dengan mengacu pada aturan yang ada.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, KKP turut memantau kegiatan pengerukan pasir Gunung Anak Krakatau (GAK) di Lampung Selatan yang dilakukan PT LIP.
Dikatakan, KKP sudah mendapat informasi terkait keberadaan kapal tongkang milik PT LIP yang kedapatan mengeruk pasir di GAK dan sudah ditarik dari wilayah perairan setempat.
“Kami terima info (kapal) tongkang sudah ditarik. Namun, kami akan terus melakukan pengkajian terhadap keberadaan kapal tongkang milik PT LIP di perairan GAK itu,” jelas Brahmantya, Selasa (03/09/2019).
Menyikapi kejadian itu, lanjut dia, KKP juga sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna mempelajari persoalan tersebut. “Kami (sedang) pelajari, koordinasi dengan KLHK,” ucapnya.
Diketahui, dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT LIP ditandatangani Budi Harto HN selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung pada 26 Maret 2015. IUP itu memiliki Nomor: 540/3710/KEP/ILO7/2015.
Dalam dokumen itu disebutkan, PT LIP berdomisili di Jakarta Utara. PT LIP mendapatkan izin usaha tambang seluas 1.000 hektare (Ha) dengan komoditas pasir laut (bebatuan) di Desa Tejang, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).
Namun, ternyata PT ILP tidak mengantongi Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.
“Mereka (PT LIP) ini kan sudah saya kasih tahu sebelum persoalan kapal tongkang itu bergejolak di masyarakat, saya minta cek dulu apakah sudah memiliki SIKK, ternyata mereka belum punya,” kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo, didampingi Kabid Teknik Sarana dan Prasarana Yudi Hendra Pasaribu, Minggu (01/09/2019).
Dikatakan Bambang, PT LIP sejauh ini baru mengantongi surat rekomendasi dari KSOP Bakauheni, dan perusahaan sama sekali belum menindaklanjutinya ke Kementerian Perhubungan untuk penerbitan SIKK.
“Pentingnya SIKK karena dia masih berada di wilayah Pelabuhan Bakauheni, sehingga harus memiliki SIKK untuk keselamatan pelayaran. Dulu pernah dapat rekomendasi dari KSOP Bakauheni tahun 2015, tapi tidak ditindaklanjuti,” katanya.
“Rekomendasi itu tidak bisa dipegang dia, harus dilanjutkan sampai keluar SIKK. Jadi dia harus meminta rekomendasi ulang lagi ke KSOP Bakauheni, kalau sudah terbit SIKK baru dia boleh beroperasi,” imbuhnya.  (Ricardo/Erik/Dirsah)
Artikel ini telat terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Rabu, 04 September 2019 dengan judul “Cabut Izin Tambang PT LIP”

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here