KPK Kawal Pemprov Monitor Tambang Pasir, Ini Rincian Perusahaannya

0

[ad_1]

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan Pemprov Lampung untuk mengawasi  tambang pasir. salah satunya  upaya PT Lautan Indonesia Persada (LIP) yang diduga sempat hendak mengeruk pasir hitam di sekitar Gunung Anak Krakatau (GAK) .

Kasatgas Korsupgah Wilayah III KPK, Dian Patria  memaparkan, Pemprov akan membentuk tiim dari Biro Hukum, Dinas Energi dan Sumber Daya alam, serta dinas penanaman modal dan pelayana satu pintu, untuk mengawasi tambang pasir, khususnya di sekitar GAK.

 

Bahkan dikabarkan tim gabungan bakal memantau langsung ke GAK, pada Rabu, 3 September 2019.

“Nanti tim itu yang monitor, hasilnya disampaikan juga ke kita, kira juga Monitor,” ujarnya, Selasa, 3 Selasa 2019.

 

Tak hanya GAK, diharapkan perusahaan penyedot pasir lainnya, juga harus diawasi, karena ada indikasi melanggar  pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

 

Dalam aturan tersebut, tidak ada upaya pertambangan pasir di titik 0-12 mil dari garis pantai.

 

“Diduga tak sesuai dengan ketentuan,” katanya.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, informasi bebrapa perusahaan penambang pasir yang memiliki izin di Lampung.

 

Rinciannya :

 

1. PT LIP luas 998  hektar dengan lokasi di sekitar pulau Sebesi, Lampung Selatan.

 

2. PT 555SN Sekopong luas 1001 hektar di Labuhan Maringgai.

 

3. PT 555SN Syahbandar luas 990 hektar di Labuhan Maringgai

 

4. PT Puskoneli luas 997 hektar di Gedung Meneng, Bandar Surabaya Tulang Bawang,

 

5. PT Makmur Anugerah Sejahterauas 990 hektar di Way Seputih Lampung Tengah

 

 

Direktur Walhi Lampung berharap, semua perizinan tambang sedot pasir di evaluasi bila perlu dicabut, ini demi keberlangsungan lingkungan hidup, dan terjaganya eksotistem.

 

“Di rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), kan seharusnya tidak ada penambang pasir dari 0-12 mil, jadi harus dievaluasi, kalau perlu dan ketahuan tak sesuai aturan, atau pada pelaksanaannya, cabut izinnya. Apalagi PT LIP cacat administrasi, begitu juga dengan PT 555 Sejati Nuswantara,” katanya

EDITOR
Setiaji Bintang Pamungkas
TAGS

KOMENTAR

loading…

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here