Putus Rantai Pasok Solusi Berantas Tambang Ilegal

0

[ad_1]

Jakarta, Beritasatu.com – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyatakan untuk memberantas pertambangan ilegal harus memutus rantai pasokan aktivitas tersebut. Langkah ini sekaligus untuk mewujudkan praktik penambangan yang berkelanjutan (good practice mining).
“Jika rantai pasokan terputus, maka Peti (pertambangan tanpa izin) bisa berkurang,” kata Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli dalam diskusi media “Mencari Solusi Penertiban Tambang Ilegal” di Jakarta, Senin (19/8/2019).
Rizal Kasli menjelaskan, setiap kegiatan usaha Peti selalu melibatkan mata rantai, mulai pekerja tambang, pemilik pemodal, penampung atau pihak pembeli, pemasok bahan baku, hingga keterlibatan oknum aparat. “Rantai ini yang harus diputus,” kata Rizal Kasli.
Dia mengatakan, diperlukan penegakkan hukum untuk memberantas tambang ilegal. Di sisi lain, pihak terkait perlu memberikan edukasi guna menyadarkan masyarakat. “Polisi melakukan penyelidikan, namun pemerintah perlu membina dengan melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat atau tokoh adat,” kata Rizal Kasli.
Dia mengatakan, kehadiran Peti tak lepas dari Undang-undang yang membolehkan kehadiran pertambangan rakyat. Peti dan pertambangan rakyat berbeda. Kalau pertambangan rakyat, kata dia, ada izin wilayahnya yang tidak tumpang tindih dengan lingkungan, tidak boleh dilakukan dengan alat berat dan maksimal kedalaman 25 meter. “Sementara Peti jelas tidak berizin,” kata Rizal Kasli.
Penyidik di Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Mabes Polri Kompol Eko Susanda menambahkan polisi tidak bisa memberantas sendirian praktik tambang ilegal. Diperlukan sinergi yang berkesinambungan antarinstansi. Pemda harus terlibat untuk menyadarkan tokoh masyarakat, sehingga polisi tidak berbenturan dengan warga.
Eko Susanda mengatakan, praktik tambang ilegal sulit diberantas karena melibatkan sumber pencaharian warga. “Semua pihak harus memikirkan sumber penghasilan warga yang setara dengan upah mereka menambang. Masalah kronis tidak bisa diselesaikan dengan jangka pendek,” kata Eko Susanda.
Di sisi lain, kata dia, sumber daya manusia Polri terbatas. Sementara ruang lingkup pekerjaan sangat luas. “Ini menjadi problem, tapi kita tetap berusaha,” kata Eko Susanda.
Sepanjang 2017 kepolisian telah melakukan penyilidikan pada 240 perkara tambang ilegal. Sementara pada 2016 ada 251 perkara, 2015 sebanyak 173 perkara, 2015 sebanyak 173 perkara, 2014 sebanyak 317 perkara, dan 2013 melakukan penyilidikan pada 413 perkara.
Kasie Perlindungan Lingkungan Batu Bara pada Ditjen Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Tiyas Nurcahyani mengatakan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bersama penyidik Bareskrim terus berupaya memberantas praktik tambang ilegal. “Peran PPNS dalam pengumpulan data,” kata Tiyas Nurcahyani.
Kepala Bidang Infrastruktur Mineral, dan Batu Bara Kemko Kemaritiman John Tambun mengatakan, prinsipnya Kemko Kemaritiman melakukan supervisi program pada kementerian terkait untuk melakukan penertiban praktik tambang ilegal.”Kementerian ESDM dan pemda sebaiknya melakukan pembinaan pada pertambangan rakyat agar mewujudkan praktik tambang yang benar dan tidak merusak lingkungan,” kata John Tambun.
Sumber: BeritaSatu.com

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here