JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan perlunya percepatan skrining dan surveilans kusta di seluruh Indonesia.
Upaya ini dilakukan untuk mengeliminasi penyakit, mengingat Indonesia menempati posisi ketiga dunia dalam kasus kusta setelah India dan Brazil. Program ini juga bagian dari strategi kesehatan nasional untuk menurunkan penyakit menular.
Urgensi Skrining dan Surveilans Kusta
Budi menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu tercatat sekitar 16 ribu kasus kusta di Indonesia. Ia menekankan bahwa penyakit menular lain, seperti tuberkulosis, juga menempati urutan tinggi sehingga dibutuhkan strategi serupa. "Untuk mengatasinya, kuncinya adalah skrining dan surveilans," ujarnya.
Dia menambahkan, skrining khusus kusta kini sudah dimasukkan dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG). "Saya udah masukin ke CKG, tadi saya baru liat tuh. Semua CKG saya tambahin khusus ini kusta," kata Budi. Hal ini diharapkan memudahkan deteksi dini dan penanganan kasus kusta secara cepat.
Mengatasi Stigma dan Mitos Kusta
Masyarakat masih banyak yang malu mengikuti skrining karena menganggap kusta sebagai kutukan. Budi menekankan, kusta sebenarnya seperti TBC dan sudah ada ribuan tahun. "Padahal sebenarnya udah ketahuan penyakitnya mirip sama TBC, Mycobacterium tuberculosis. Ini Mycobacterium leprae," jelasnya.
Ia menambahkan, daerah yang memiliki kasus tinggi sering enggan melaporkan karena takut dicap negatif. Oleh karena itu, pihaknya memberi insentif bagi wilayah yang paling banyak menemukan kasus kusta. "Temukan sebanyak-banyaknya. Agar kita bisa cepat obatin pake itu rifampicin. Mirip sama TBC dapsone, 6 bulan selesai," ucap Budi.
Pendekatan Pengobatan dan Pencegahan
Segera setelah kasus ditemukan, pasien akan diberikan pengobatan hingga tuntas. Kontak erat pasien juga mendapat profilaksis dan obat pencegahan, seperti protokol TBC. Hal ini bertujuan memutus rantai penularan kusta dan mengurangi risiko komplikasi bagi masyarakat sekitar.
Budi menambahkan, Indonesia bagian timur mendapat perhatian khusus karena ada orang yang sensitif terhadap pengobatan dapsone. "DHS itu, dapsone hypersensitivity syndrome. Sehingga harus ditarik paket obatnya jadi beda karena itu bisa menyebabkan kematian," katanya. Langkah ini penting agar pengobatan aman dan efektif bagi semua pasien.
Upaya Pemerintah untuk Eliminasi Kusta
Pemerintah menekankan pentingnya integrasi skrining, pengobatan, dan edukasi masyarakat. Program ini melibatkan tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan lembaga kemasyarakatan untuk memaksimalkan jangkauan. Dengan pendekatan terpadu, deteksi dini dan penanganan kasus diharapkan lebih cepat dan menyeluruh.
Budi menegaskan, penguatan surveilans dan pengobatan yang tuntas menjadi kunci keberhasilan eliminasi kusta. "Begitu ditemukan orang dengan kusta, segera diobati hingga selesai. Kontak eratnya juga diberikan profilaksis," jelasnya. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghapus penyakit yang masih menimbulkan stigma sosial.
Tantangan Sosial dan Edukasi Masyarakat
Tantangan terbesar adalah stigma yang melekat pada penderita kusta. Mereka sering dikucilkan, dianggap berdosa, bahkan diperlakukan seperti orang dengan gangguan jiwa. Budi menekankan perlunya edukasi agar masyarakat memahami kusta sebagai penyakit menular yang bisa disembuhkan.
Masyarakat perlu dilibatkan aktif dalam program skrining agar stigma perlahan hilang. Dengan dukungan keluarga, lingkungan, dan tenaga kesehatan, penderita kusta dapat menerima pengobatan dengan lebih nyaman. "Edukasi ini penting supaya pasien tidak takut dan penanganan bisa optimal," ujarnya.